Kesulitan keuangan sering kali dipandang sebagai awal dari runtuhnya suatu perusahaan. Namun, sistem kepailitan modern kini tidak lagi semata-mata dirancang untuk melikuidasi perusahaan yang mengalami masalah finansial, melainkan juga untuk mempertahankan perusahaan yang masih memiliki nilai ekonomi melalui mekanisme restrukturisasi. Di Indonesia, tujuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”), yang hingga saat ini masih berlaku sebagai dasar utama pengaturan kepailitan dan PKPU di Indonesia. Melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”), hukum memberikan ruang bagi debitur dan kreditur untuk mencapai penyelesaian restrukturisasi secara terukur di bawah pengawasan pengadilan.
Berdasarkan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, debitur yang memperkirakan bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat mengajukan PKPU dengan tujuan menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditur. Secara konseptual, PKPU dirancang sebagai mekanisme penyelamatan perusahaan (corporate rescue mechanism), bukan semata proses menuju likuidasi. Berbeda dengan kepailitan yang berfokus pada pemberesan dan pembagian harta debitur, PKPU menitikberatkan pada restrukturisasi utang, penjadwalan kembali pembayaran, serta keberlanjutan usaha. Melalui pendekatan ini, hukum mengakui bahwa mempertahankan kelangsungan usaha (going concern) dalam banyak keadaan dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan likuidasi langsung.
Perkembangan praktik PKPU di Indonesia juga menunjukkan pergeseran pendekatan dari liquidation-oriented regime menuju rescue-oriented insolvency framework, di mana keberlangsungan usaha mulai dipandang sebagai kepentingan ekonomi yang perlu dilindungi. Meski demikian, dalam praktiknya restrukturisasi tidak selalu berhasil menyelamatkan perusahaan, karena efektivitas PKPU tetap bergantung pada prospek bisnis debitur, persetujuan kreditur, serta kemampuan perusahaan menjalankan proposal restrukturisasi secara realistis.
Salah satu contoh penting dapat dilihat dalam proses PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Menghadapi kewajiban finansial yang besar kepada lessor, pemasok, dan berbagai kreditur lainnya akibat dampak berat pandemi COVID-19 terhadap industri penerbangan, Garuda Indonesia memilih menempuh restrukturisasi melalui mekanisme PKPU dibandingkan langsung memasuki proses kepailitan. Dalam proses tersebut, Pengadilan Niaga memberikan status PKPU sementara yang memungkinkan perusahaan menyusun dan merundingkan proposal restrukturisasi di bawah pengawasan pengadilan. Mekanisme ini mencerminkan tujuan hukum PKPU sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, yaitu memberikan ruang sementara (moratorium) bagi debitur untuk menyusun rencana penyelesaian yang layak sambil tetap melindungi kepentingan kreditur melalui pengawasan yudisial dan mekanisme pemungutan suara kreditur.
Proses restrukturisasi tersebut juga menunjukkan pentingnya persetujuan kreditur dalam kerangka hukum kepailitan Indonesia. Berdasarkan Pasal 281 dan Pasal 285 UU Kepailitan dan PKPU, rencana perdamaian hanya akan mengikat para kreditur apabila telah memperoleh persetujuan sesuai ambang batas voting yang ditentukan dan kemudian disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga. Dalam kasus Garuda Indonesia, homologasi terhadap rencana restrukturisasi menjadikan hasil negosiasi komersial memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh kreditur. Proses ini menunjukkan bahwa PKPU tidak hanya berfungsi sebagai tahapan prosedural sebelum kepailitan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang dapat memfasilitasi pemulihan perusahaan, menjaga keberlangsungan usaha, serta menyeimbangkan kepentingan debitur dan kreditur melalui restrukturisasi yang diawasi pengadilan.
Selain ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU, praktik penyelesaian restrukturisasi perusahaan saat ini juga dipengaruhi oleh perkembangan regulasi sektor keuangan dan tata kelola perusahaan, termasuk berbagai kebijakan restrukturisasi yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pasca pandemi. Walaupun tidak mengubah substansi PKPU dalam UU No. 37 Tahun 2004, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restrukturisasi kini semakin menekankan stabilitas usaha dan keberlangsungan ekonomi dibanding sekadar pemberesan aset.
Dalam perkembangan hukum kepailitan, kasus Garuda Indonesia mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara penegakan hak kreditur dan keberlanjutan ekonomi perusahaan. Likuidasi tidak selalu menjadi solusi yang paling rasional secara komersial, terutama apabila perusahaan masih memiliki nilai operasional dan prospek restrukturisasi. Dalam banyak situasi, mempertahankan keberlangsungan usaha justru dapat memberikan tingkat pemulihan yang lebih baik bagi kreditur, menjaga lapangan kerja, dan meminimalkan dampak ekonomi yang lebih luas. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi restrukturisasi modern, di mana insolvensi tidak hanya dipandang sebagai bentuk kegagalan perusahaan, tetapi juga sebagai peluang pemulihan usaha melalui pengawasan hukum.
Bagi pelaku usaha, kasus ini menjadi pengingat bahwa PKPU bukan sekadar mekanisme untuk menunda pembayaran utang, melainkan instrumen hukum strategis yang memungkinkan perusahaan melakukan reorganisasi kewajiban sambil tetap menjaga keberlangsungan operasional. Pada saat yang sama, proses tersebut menegaskan pentingnya transparansi, itikad baik dalam negosiasi, serta proposal restrukturisasi yang kredibel, karena kepercayaan kreditur tetap menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan restrukturisasi maupun kemungkinan berlanjutnya proses menuju kepailitan.
