Catatan status regulasi “Sejak 1 Juli 2025, POJK Nomor 16/POJK.04/2020 telah dicabut dan digantikan oleh POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang

Indonesia baru saja mengambil langkah legislatif besar dalam ambisinya menjadi kekuatan finansial global. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia lama mengincar

Perusahaan terbuka di Indonesia wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Selama bertahun-tahun, mengikuti RUPS berarti harus hadir fisik di lokasi rapat atau mengirim surat

Pada pertengahan Juli 2026, delegasi Indonesia tampil di hadapan negara-negara anggota World Intellectual Property Organization (“WIPO”) di Jenewa. Dalam Sidang Umum WIPO ke-68 yang berlangsung

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (“PP”) Nomor 30 Tahun 2026 yang mengatur tarif baru Kemenkum untuk berbagai layanan di lingkungan Kementerian Hukum. Presiden Prabowo Subianto

Status permohonan yang tiba-tiba berubah menjadi “Menunggu Tanggapan Substantif” sering membuat pemilik usaha panik dan langsung menyimpulkan bahwa merek mereka gagal didaftarkan. Kesimpulan itu keliru.