Sebagai ilustrasi, sebuah lagu ciptaan musisi asal Bandung yang dirilis di platform streaming global bisa diputar oleh pendengar di Manila, Lagos, atau Sao Paulo hanya dalam hitungan hari. Setiap putaran itu, secara teori, menghasilkan royalti. Namun siapa yang mencatat putaran tersebut, bagaimana nilainya dihitung, melalui lembaga mana uangnya mengalir, dan berapa lama sebelum sampai ke tangan pencipta lagu, masih menjadi persoalan yang belum terjawab secara jelas.

Sistem hak cipta modern lahir dari asumsi bahwa karya beredar di satu wilayah hukum. Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”) di suatu negara mengurus royalti untuk pemakaian di negara itu saja, sementara kerja sama antarnegara berjalan melalui perjanjian bilateral atau konvensi internasional seperti Konvensi Bern 1886, yang mengatur prinsip national treatment: karya seorang pencipta dari satu negara anggota dilindungi setara dengan karya warga negara di negara anggota lain. Model ini berjalan baik selama distribusi karya masih bergantung pada radio, konser, atau penjualan fisik yang batas wilayahnya mudah dilacak.

Layanan streaming, media sosial, dan lisensi lintas platform mengubah pola tersebut secara total. Satu karya kini bisa dieksploitasi di puluhan yurisdiksi sekaligus, melalui platform yang kantor pusat maupun servernya belum tentu berada di negara tempat karya itu dinikmati. WIPO Copyright Treaty 1996 memang memperluas perlindungan ke ranah digital lewat pengakuan making available right, tetapi traktat ini, seperti kebanyakan instrumen hak cipta internasional lainnya, berhenti pada pengakuan hak semata. Mekanisme teknis penghitungan dan distribusi royalti lintas negara masih belum terjawab.

Beberapa masalah struktural menjadi sorotan delegasi Indonesia di forum WIPO. Pertama, metadata karya kerap tidak konsisten antarplatform maupun antarnegara, sehingga informasi mengenai pencipta dan pihak yang berhak menerima royalti sulit dipadankan. Kedua, model pro rata yang berlaku saat ini dinilai kurang adil karena royalti dari total pendapatan platform dibagi berdasarkan proporsi total putaran di seluruh katalog, bukan berdasarkan siapa yang benar-benar mendengarkan karya tertentu. Ketiga, proses distribusinya sendiri sering minim transparansi, sehingga pencipta kesulitan memverifikasi apakah jumlah yang diterima sepadan dengan pemakaian karyanya.

Akar masalahnya terletak pada interoperabilitas. Begitu lembaga pengelola royalti di satu negara memakai standar data yang berbeda dari lembaga di negara lain, proses pencocokan data menjadi lambat dan mahal, dan celah itulah yang membuat royalti mudah tersendat, bahkan hilang, di tengah jalan. Kompleksitas ini bertambah dengan masuknya kecerdasan buatan ke rantai produksi dan distribusi konten, hal yang juga disinggung delegasi Indonesia sebagai persoalan yang perlu diperhitungkan ke depan. Dalam forum SCCR, delegasi Indonesia turut menyebut Indonesia sebagai salah satu pasar musik streaming paling menjanjikan di dunia, sehingga ketimpangan tata kelola royalti lintas negara berdampak langsung pada pendapatan musisi dan pencipta lagu Indonesia.