Produk Impor Wajib Verifikasi Halal Sebelum Pengajuan Kepabeanan di Bawah Peraturan BPJPH No. 4 Tahun 2026

Beranda » Post » Produk Impor Wajib Verifikasi Halal Sebelum Pengajuan Kepabeanan di Bawah Peraturan BPJPH No. 4 Tahun 2026

Produk Impor Wajib Verifikasi Halal Sebelum Pengajuan Kepabeanan di Bawah Peraturan BPJPH No. 4 Tahun 2026

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) menerbitkan Peraturan BPJPH No. 4 Tahun 2026 tentang Verifikasi Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia (“Peraturan 4/2026”). Peraturan ini resmi berlaku pada 9 September 2026. Sampai tanggal tersebut kewajiban yang diaturnya belum mengikat, tetapi importir dan produsen asing yang mengirim produk ke Indonesia perlu mulai menyesuaikan proses bisnis mereka sejak sekarang.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 sudah lebih dulu mewajibkan sertifikasi halal atas produk yang masuk ke Indonesia, termasuk produk asing, dengan pengecualian bagi produk mengandung bahan non halal selama diberi keterangan non halal pada kemasannya. Peraturan 4/2026 tidak mengubah kewajiban sertifikasi itu. Yang diubah adalah cara pembuktiannya sebelum barang masuk secara resmi ke Indonesia.

Di bawah rezim baru ini, produk asing yang tunduk pada ketentuan jaminan produk halal harus melalui proses Pemastian Produk Halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang ditunjuk BPJPH, selesai sebelum pengajuan dokumen pemberitahuan impor barang ke otoritas kepabeanan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemastian Produk Halal (“LPPH”), dokumen elektronik yang terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window (“SINSW”).

Sertifikasi halal menjawab apakah suatu produk memenuhi standar halal. Pemastian Produk Halal menjawab pertanyaan berbeda: apakah barang yang secara fisik dikirim ke Indonesia sesuai dokumen dan sertifikat yang diklaim importir. LPPH membuktikan kesesuaian itu sudah dicek sebelum kapal atau pesawat berangkat, bukan bahwa produk itu halal dengan sendirinya.

Peraturan 4/2026 mengecualikan sejumlah kategori barang dari kewajiban ini, antara lain barang bawaan pribadi penumpang atau awak alat angkut, kiriman dari pekerja migran Indonesia, serta barang lintas batas atau barang dalam status transit dan transhipment.

Yang Harus Disiapkan Importir dan Lembaga Pemeriksa Halal

Kewajiban Pemastian Produk Halal mengubah tahap pra pengiriman menjadi bagian dari rantai kepatuhan impor, bukan sekadar urusan pasca kedatangan barang. Importir mengajukan permohonan verifikasi melalui sistem elektronik terintegrasi BPJPH, dan permohonan itu baru diproses setelah sejumlah syarat administratif terpenuhi:

Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir (API).
Sertifikat halal, atau nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (“SHLN”), atau keterangan non halal untuk produk yang mengandung bahan non halal.
Daftar produk yang akan diimpor lengkap dengan kode HS masing-masing.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan.
Invoice pembelian dan daftar pesanan produk yang mencantumkan jenis, jumlah, kode produksi, tanggal produksi, dan satuan barang.
Surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh perwakilan resmi importir.
Jaminan tanggung jawab penuh atas keaslian seluruh dokumen yang diserahkan.

Kode HS bukan formalitas administratif belaka. Kode ini menjadi titik acuan yang menyatukan identitas produk di seluruh dokumen verifikasi, mulai dari invoice, daftar pesanan, sampai LPPH yang terbaca oleh SINSW. Kode HS yang salah atau tidak konsisten antar dokumen berisiko memperlambat verifikasi, meskipun kode itu sendiri tidak menentukan status halal suatu produk. Status halal tetap ditentukan oleh sertifikat halal, registrasi SHLN, atau keterangan non halal yang melekat pada produk.

Biaya verifikasi ditanggung importir, dengan tarif ditetapkan pemerintah atau disepakati melalui kerja sama. Proses verifikasi baru dimulai setelah importir melunasi pembayaran penuh atas invoice yang diterbitkan. Importir kemudian wajib menyampaikan jadwal verifikasi dalam 30 hari kalender sejak pembayaran diterima. Jika jadwal itu tidak disampaikan dalam batas waktu tersebut, permohonan ditolak dan biaya yang sudah dibayarkan dikembalikan.

Verifikasi dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang ditunjuk BPJPH, baik entitas negara maupun swasta, sepanjang memenuhi syarat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional, memiliki kantor domestik sekaligus kantor cabang atau mitra di luar negeri, mempekerjakan sedikitnya empat verifikator kompeten, dan menjalankan sistem manajemen mutu, keamanan informasi, dan anti penyuapan. Lembaga ini beroperasi independen dan bebas dari benturan kepentingan dengan pihak yang diperiksa, karena menanggung tanggung jawab hukum penuh atas kebenaran dokumen verifikasi dan LPPH yang mereka terbitkan. Lembaga Pemeriksa Halal bukan otoritas kepabeanan dan tidak menggantikan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pemeriksaan berlangsung di gudang negara asal atau titik muat sebelum pengiriman, mencakup pencocokan fisik barang dengan data administratif: identitas produk sesuai lampiran sertifikat halal atau registrasi SHLN, jumlah atau volume, kode dan tanggal produksi, kesesuaian label halal atau keterangan non halal pada kemasan, keabsahan registrasi SHLN oleh Lembaga Halal Luar Negeri pemegang Mutual Recognition Agreement dengan Indonesia, serta kelengkapan Certificate of Analysis, Certificate of Origin, dan Material Safety Data Sheet. Lembaga pemeriksa memiliki 15 hari kalender sejak jadwal disepakati untuk menyelesaikan pemeriksaan, dengan kemungkinan perpanjangan 15 hari.

Verifikasi yang berhasil menghasilkan LPPH elektronik yang diunggah lembaga pemeriksa ke Kepala BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi, lalu tersedia untuk diunduh importir dan terhubung dengan SINSW. Setiap LPPH hanya berlaku untuk satu pengiriman atau satu kedatangan barang, tidak untuk beberapa pengiriman sekaligus, betapa pun identiknya produk yang dikirim.

Info Lainnya

Konsekuensi untuk Perencanaan Impor

Peraturan 4/2026 memasukkan verifikasi halal ke dalam garis waktu pra pengiriman, sejajar dengan pemesanan kontainer atau penerbitan invoice ekspor. Bagi pelaku usaha yang selama ini menganggap sertifikasi halal sebagai urusan yang selesai jauh sebelum pengiriman fisik, pergeseran ini berarti verifikasi kini terikat pada jadwal setiap kiriman, bukan pada status sertifikat secara umum.

Konsistensi data menjadi faktor penentu kelancaran proses. Kode HS, jumlah barang, kode produksi, dan tanggal produksi di invoice dan daftar pesanan harus sama persis dengan sertifikat halal atau registrasi SHLN. Perbedaan kecil, seperti kode produksi yang tidak sinkron antara invoice dan kemasan fisik, dapat menjadi alasan lembaga pemeriksa menunda penerbitan LPPH, dan koreksinya jauh lebih sulit di negara asal dibanding setelah barang tiba di pelabuhan Indonesia.

Karena setiap LPPH terikat pada satu pengiriman, importir dengan volume kirim tinggi perlu membangun proses verifikasi yang berulang dan terjadwal, bukan proses satu kali di awal hubungan dagang. Ini menuntut koordinasi antara produsen di luar negeri, fasilitas tempat pemeriksaan berlangsung, lembaga pemeriksa halal, dan tim kepabeanan atau trade compliance di Indonesia, dengan jadwal produksi, pengiriman, dan verifikasi diselaraskan sejak tahap perencanaan.

Kegagalan memenuhi kewajiban ini membawa konsekuensi administratif bagi importir, mulai dari teguran tertulis, pencabutan sertifikat halal atau nomor registrasi, penarikan produk dari peredaran, sampai pemusnahan fisik barang. Lembaga Pemeriksa Halal yang melanggar prosedur atau gagal melapor menghadapi sanksi serupa, dari teguran tertulis sampai penghentian sementara operasi atau pencabutan penunjukan sebagai verifikator.

Peraturan 4/2026 menegaskan bahwa verifikasi halal tidak lagi berdiri sendiri sebagai urusan sertifikasi produk, melainkan menyatu dengan perencanaan pengiriman, kelengkapan dokumen kepabeanan, dan pengaturan kode HS. Importir dan produsen asing yang memasukkan tahap ini ke perencanaan pengiriman sejak awal akan lebih siap menghadapi tenggat waktu ketat dalam peraturan, dibanding yang memperlakukannya sebagai langkah tambahan menjelang keberangkatan barang.

Info Lainnya