Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara tidak langsung telah membawa arah dunia usaha indonesia semakin mudah, hal ini dapat dilihat atas
PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Dasar hukum
Pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja yang salah satunya mengatur mengenai perizinan berusaha di daerah, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6
Melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, Pemerintah akhirnya meresmikan badan hukum baru Perseroan Perorangan, badan hukum ini merupakan bentuk implementasi nyata dalam
APA ITU DESAIN INDUSTRI Mengutip Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desan Industri, “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi,
Pada dasarnya sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh
Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam perkembangannya kemudian
Pendaftaran Merek merupakan satu-satunya cara mendapatkan perlindungan hukum terhadap suatu Merek. Dengan memiliki Merek yang telah terdaftar, maka pemilik Merek akan secara sah memiliki hak
PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Dasar hukum
APA SAJA YANG DIATUR DALAM PROGRAM TERSEBUT ? Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan
SUBJEK, JANGKA WAKTU, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG HAK GUNA USAHA (HGU) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH,
Dunia usaha tidak pernah berhenti berkembang, tahun ini pak budi berjualan tahu ditahun depan pak budi berjualan pizza tahu. Bisa anda bayangkan berapa banyak pemilik
Usaha telah berkembang, cabang berjamur dimana-mana, dalam dan luar negeri, tapi Merek Dagang baru terlindungi di Indonesia saja? Hati-hati loh merek kamu bisa digugat diluar
Sertifikat halal merupakan salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha, khususnya pelaku usaha yang memiliki produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik,
Perjanjian kerahasiaan atau yang biasa disebut Non Disclosure Agreement adalah suatu kesepakatan yang mengikat para pihak terlibat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia milik salah satu
Perjanjian Kerjasama adalah surat klausul atau ketentuan khusus yang dibuat sebagai kesepakatan tertulis antara dua atau lebih pihak yang berhubungan. Perjanjian Kerjasama atau yang juga
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh Pemerintah pada 2 November 2020, akibat pengesahan Undang-Undang tersebut maka telah berimplikasi pada perubahan
Bagaimana pengaturan Hak Pengelolaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Hak Pengelolaan
Seiring dengan berkembangnya teknologi digital maka telah membuat pergeseran tren berusaha, dari yang sebelumnya dilakukan secara offline kemudian beralih menjadi online, yang tanpa dipungkiri masih
Pendaftaran Merek yang kita lakukan tidak serta merta akan langsung diterima oleh pemeriksa merek (Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM). Setidaknya ada beberapa tahapan
Saat ini kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan merek semakin tumbuh, terutama bagi generasi milenial yang sangat mengerti akan pentingnya mendaftrakan merek dagang usahanya, namun kesadaran tersebut
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, perjanjian Pisah Harta (pra nikah) merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka. Berdasarkan ketentuan
Apa itu PSE ? Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik
Saat ini banyak pihak yang menyepelekan persoalan pendaftaran merek, sehingga saat proses permohonan pendaftaran merek tidak dilakukan dengan hati-hati, dimana pemohon merek (orang/perusahaan) tidak melakukan
Merek yang telah berhasil didaftarkan akan mendapatkan perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan
