Sebuah produsen makanan di Surabaya sudah memiliki pendaftaran merek internasional. Lalu distributor dari negara yang belum tercakup menawarkan kontrak, dan pesanan pertama dijadwalkan bulan depan. Cakupan perlindungan yang dimiliki saat ini belum tentu mengikuti rencana ekspansi berikutnya. Di titik inilah Madrid Protocol berguna, karena menyediakan mekanisme untuk meminta perlindungan di negara anggota tambahan melalui Madrid System dari Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (“WIPO”). Namun permintaan tersebut hanya membuka pemeriksaan, bukan persetujuan otomatis. Keputusan menambah negara tetap harus dihitung dari sisi bisnis, mulai dari waktu pengajuan, pilihan negara, hingga kesiapan menghadapi pemeriksaan di negara tujuan.
Perluasan paling relevan ketika kegiatan komersial sudah bergerak lebih cepat daripada perlindungan mereknya. Tandanya antara lain masuknya distributor baru, penjualan lintas negara yang mulai konsisten, produk yang dipasarkan melalui marketplace di negara lain, atau rencana lisensi dan waralaba. Pada situasi seperti itu, merek yang belum dilindungi di negara tujuan membuka ruang bagi pihak lain untuk mengajukan permohonan lebih dulu, sementara pemilik merek justru sedang menanggung komitmen komersial. Penandatanganan kontrak distribusi atau lisensi sering menjadi titik evaluasi yang tepat.
Mekanisme yang dipakai disebut subsequent designation, yaitu permintaan untuk menambah negara anggota pada pendaftaran internasional yang sudah tercatat. Pengajuan internasional awal menetapkan merek, daftar barang dan jasa, serta negara tujuan yang ditunjuk sejak awal. Subsequent designation tidak membuat pendaftaran baru, melainkan menambah negara pada pendaftaran yang sama. Menurut Madrid System Yearly Review 2026, WIPO menerima lebih dari 68.000 permintaan semacam ini pada 2025, naik 2,5 persen dari tahun sebelumnya.
Meski begitu, jumlah negara yang ditunjuk bukan ukuran keberhasilan strategi perluasan merek internasional. Keputusan menambah negara sebaiknya bertumpu pada rencana komersial, potensi pasar, dan kebutuhan perlindungan yang nyata. Negara yang baru berupa gagasan, tanpa mitra atau jadwal masuk, umumnya dapat menunggu.
- Bagaimana Krisis Lingkungan Memengaruhi Reputasi Merek
- Madrid Protocol Saat Bisnis Masuk Pasar Baru
- Memilih Negara Tujuan Paten Internasional
- Barang Konsinyasi Dijual Tanpa Izin Pemilik Merek
- Reseller Produk Original Perlu Izin Merek?
- Perjanjian Kemitraan Usaha Yang Perlu Dipahami UMKM
- KBLI 2025 Berubah Lagi, Apakah NIB Harus Diubah?
- Cara Mengajukan Keberatan Merek di Indonesia
- Pelaku UMKM Dapat Mendaftarkan Merek Tanpa Perusahaan
- Merek Terdaftar Dapat Menjadi Agunan Tambahan Pinjaman Bank
- Marketplace Wajib SIUPMSE Menurut Permendag 19 Tahun 2026
- Apakah Hak Kekayaan Intelektual Bisa Diwariskan?
- Apa Perbedaan Lisensi dan Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual?
- Kenapa Netflix Bisa Terkena Kewajiban Royalti Musik
- Saat Perusahaan Diakuisisi, Apa yang Terjadi pada Paten dan Merek?
- Apa Yang Berubah dalam Pendaftaran Merek 2026
- Merek Ditolak Tetap, Masih Ada Solusinya
- Putusan MK Hidupkan Kembali Norma Anti-Evergreening Paten
- Superfake Barang Palsu, Kenapa Kualitas Menentukan Risiko Hukum Penjual
- Produk Impor Wajib Verifikasi Halal Sebelum Pengajuan Kepabeanan di Bawah Peraturan BPJPH No. 4 Tahun 2026
Apa yang Harus Diperiksa Sebelum Menambah Negara?
Tiga pemeriksaan berikut sebaiknya selesai sebelum permintaan diajukan.
- Status pendaftaran internasional. Pastikan pendaftaran yang akan diperluas masih berlaku, perubahan nama atau alamat pemegang sudah tercatat, dan persyaratan prosedural untuk pengajuan perluasan terpenuhi. Selama lima tahun pertama, pendaftaran internasional masih bergantung pada merek dasar di negara asal. Bila merek dasar berhenti berlaku dalam periode itu, pendaftaran internasional dapat dibatalkan seluruhnya atau sebagian sesuai cakupannya. Periksa pula halaman deklarasi dan notifikasi WIPO. Brasil, Estonia, India, dan Filipina, misalnya, tidak menyediakan subsequent designation bagi pendaftaran internasional yang dibuat sebelum negara itu bergabung.
- Cakupan barang dan jasa. Perluasan tidak dapat melampaui daftar barang dan jasa dalam pendaftaran internasional. Pemilik merek boleh meminta perlindungan untuk sebagian daftar saja, tetapi tidak dapat menambah jenis barang atau jasa baru. Bila bisnis kini menjual produk di luar daftar tersebut, permohonan internasional baru mungkin diperlukan.
- Biaya dan risiko penolakan. Negara yang menerapkan tarif individual menetapkan biayanya sendiri dalam franc Swiss, dan nilainya dapat berubah. Tarif untuk penunjukan Indonesia, misalnya, berubah sejak 12 April 2026 lalu berubah lagi sejak 24 Oktober 2026 menjadi 125 franc Swiss per kelas, sebagaimana tercantum dalam Information Notice 38/2026. Perubahan itu hanya berlaku bagi penunjukan Indonesia dan tidak berarti tarif negara lain bergerak sama. Selain biaya, kantor merek di negara tujuan memeriksa permintaan berdasarkan hukum nasionalnya. Keberatan atau penolakan dapat muncul, dan pemilik merek perlu menanggapinya sesuai ketentuan setempat. Anggaran sebaiknya mencakup kemungkinan itu, bukan hanya biaya pengajuan.
- Bagaimana Krisis Lingkungan Memengaruhi Reputasi Merek
- Madrid Protocol Saat Bisnis Masuk Pasar Baru
- Memilih Negara Tujuan Paten Internasional
- Barang Konsinyasi Dijual Tanpa Izin Pemilik Merek
- Reseller Produk Original Perlu Izin Merek?
- Perjanjian Kemitraan Usaha Yang Perlu Dipahami UMKM
- KBLI 2025 Berubah Lagi, Apakah NIB Harus Diubah?
- Cara Mengajukan Keberatan Merek di Indonesia
- Pelaku UMKM Dapat Mendaftarkan Merek Tanpa Perusahaan
- Merek Terdaftar Dapat Menjadi Agunan Tambahan Pinjaman Bank
- Marketplace Wajib SIUPMSE Menurut Permendag 19 Tahun 2026
- Apakah Hak Kekayaan Intelektual Bisa Diwariskan?
- Apa Perbedaan Lisensi dan Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual?
- Kenapa Netflix Bisa Terkena Kewajiban Royalti Musik
- Saat Perusahaan Diakuisisi, Apa yang Terjadi pada Paten dan Merek?
- Apa Yang Berubah dalam Pendaftaran Merek 2026
- Merek Ditolak Tetap, Masih Ada Solusinya
- Putusan MK Hidupkan Kembali Norma Anti-Evergreening Paten
- Superfake Barang Palsu, Kenapa Kualitas Menentukan Risiko Hukum Penjual
- Produk Impor Wajib Verifikasi Halal Sebelum Pengajuan Kepabeanan di Bawah Peraturan BPJPH No. 4 Tahun 2026
Mulailah dengan memetakan negara berdasarkan potensi omzet, keberadaan distributor, kontrak komersial, rencana ekspansi, rencana lisensi, dan risiko konflik merek. Negara dengan kontrak distribusi yang sudah ditandatangani biasanya lebih mendesak daripada negara yang baru berupa rencana. Pencarian merek yang mirip sebaiknya dilakukan sebelum biaya dikeluarkan, karena temuannya dapat mengubah urutan prioritas negara.
Untuk melihat penerapannya, sebuah merek makanan Indonesia yang sudah memiliki pendaftaran internasional dan berencana memperluas pasar ke Malaysia serta Thailand. Pemilik merek lebih dulu memeriksa apakah kedua negara sudah pernah ditunjuk, lalu menilai kebutuhan perlindungan di tiap negara. Bila distributor di Malaysia sudah menandatangani kontrak sementara Thailand baru tahap penjajakan, Malaysia dapat didahulukan. Daftar barang yang diminta juga harus sesuai produk yang akan dijual dan tidak melampaui daftar pada pendaftaran internasional. Kedua negara menerapkan tarif individual dan dapat menyampaikan penolakan sementara hingga 18 bulan, bahkan lebih lama bila berasal dari keberatan pihak ketiga. Malaysia juga meminta pernyataan niat menggunakan merek saat ditunjuk. Tarif kedua negara lalu dibandingkan dengan nilai komersial yang ingin dilindungi.
Dari sini terlihat bahwa prioritas perlindungan sebaiknya mengikuti tahapan ekspansi bisnis, bukan jumlah negara yang tersedia dalam sistem. Madrid Protocol membantu menyederhanakan pengelolaan pengajuan dan pendaftaran internasional, tetapi tidak menghapus pemeriksaan substantif menurut hukum tiap negara tujuan. Sistem ini juga tidak menjanjikan biaya yang lebih murah, proses yang lebih cepat, atau persetujuan yang pasti dibandingkan pengajuan nasional langsung.
Perluasan perlindungan merek sebaiknya berjalan seiring perkembangan bisnis. Sebelum mengajukan subsequent designation, periksa dengan cermat negara tujuan, status pendaftaran, cakupan barang dan jasa, biaya, serta risiko hukum yang mungkin muncul. Bila rencana distribusi, lisensi, atau waralaba mulai terbentuk, tinjau kembali strategi perlindungan merek Anda bersama konsultan kekayaan intelektual yang memahami hukum negara tujuan sebelum memasuki pasar baru, agar perluasan mengikuti keputusan bisnis dan bukan sebaliknya.
Apakah Permohonan Melalui Madrid Protocol Merupakan Solusi Terbaik?
Tidak selalu. Penggunaan Madrid Protocol bergantung pada kebutuhan dan strategi perlindungan merek masing-masing pemohon.
Apabila pemohon ingin mengelola perlindungan mereknya di berbagai negara melalui satu sistem pendaftaran internasional, Madrid Protocol dapat menjadi pilihan yang tepat. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa metode ini lebih ideal untuk permohonan dengan cakupan perlindungan yang luas. Apabila pendaftaran hanya mencakup satu atau dua kelas merek, biaya yang timbul melalui Madrid Protocol dapat menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan metode pendaftaran langsung di negara tujuan.
Oleh karena itu, pemilihan metode pendaftaran sebaiknya disesuaikan dengan jumlah kelas, negara tujuan, anggaran, serta strategi ekspansi bisnis pemohon.
Konsultasikan kebutuhan perlindungan merek global Anda bersama Patenku untuk mendapatkan rekomendasi metode pendaftaran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnis Anda.



