IP Financing adalah skema ketika bank atau lembaga keuangan nonbank menerima KI sebagai objek jaminan utang. Dasarnya adalah PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (“PP 24/2022”). Pasal 9 menyebut jaminan fidusia atas KI sebagai salah satu bentuk objek jaminan utang. Pasal 10 mensyaratkan KI tercatat atau terdaftar di kementerian bidang hukum dan sudah dikelola, artinya pemiliknya atau pihak lain sudah mengomersialkannya berdasarkan perjanjian. Pasal 4 menyatakan pemerintah memfasilitasi skema ini, dan tidak ada ketentuan PP 24/2022 yang mewajibkan bank menerima merek tertentu.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR (“Permenko 1/2026”) berlaku sejak 13 Januari 2026. Pasal 19 memasukkan KI sebagai salah satu bentuk agunan tambahan sesuai kebijakan dan penilaian objektif penyalur KUR. Pasal 20 melarang penyalur meminta agunan tambahan untuk KUR sampai Rp100 juta, sehingga agunan berupa merek menjadi relevan pada plafon di atas angka itu. Pada 18 Februari 2026, Kementerian Ekonomi Kreatif menetapkan 64 Penilai KI terdaftar pertama berdasarkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif No. 6 Tahun 2025, dan pemerintah menargetkan penyaluran KUR berbasis KI di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp10 triliun pada 2026. Di sisi perbankan, Peraturan OJK No. 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencantumkan penerimaan jaminan berupa KI sebagai salah satu skema pembiayaan khusus.